Articles

Gubernur Beri Arahan Seluruh Satpol PP

Rantau, Barito - Guberur Kalimantan Selatan Drs H Rudy Ariffin, MM memberikan arahan kepada seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten/Kota se Kalsel di gedung Sultan Kuning Rantau, Senin (10/3) usai perayaan Hari Jadi Satpol PP ke 64 di Lapangan Dwi Dharma Rantau.


Hadir di acara tersebut, Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Tapin, Kapolres Tapin, Dandim 1010/Rantau dan Pejabat lainnya, baik tingat Provinsi maupun Kabupaten Tapin.


Dalam arahannya, Gubernur mengungkapkan apa bedanya Satpol PP dengan Polisi? kalau Satpol PP kata Gubernur, yang pertama adalah menegakan peraturan daerah, makanya didalam penegakan perda itu kita tetap mencetak PPNS (Penyidik PNS), kalau ada pelanggaran perda, yang membuat berita acara PPNS diserahkan kepada penyidik kepolisian.


Yang kedua penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketertiban umum misalnya, di pasar orang berjualan tidak boleh seenaknya menggelar dagangan, dengan mengganggu orang lain. Itu akan mengganggu orang lain. Menyangkut ketentraman masyarakat, membantu masyarakat yang terkena musibah dan gangguan yang menimbulkan keresahan di masyarakat, Satpol PP berperan menjaga ketentraman masyarakat.


"Jadi diharapkan tugas Satpol PP saling mendukung dengan tugas kepolisian di lapangan," tekan Gubernur, kalau polisi bersifat penegakan hukum, Satpol PP penegakan peraturan daerah, saling mendukung demi ketertiban dan ketentraman masyarakat itu sendiri.


Linmas adalah pertahanan sipil, diharapkan baik itu Satpol PP maupun Linmas, dengan kebersamaan dengan aparat harus mensukseskan Pemilu 2014 ini.


"Ada masukan, kalau KPPS dulu ada 9 orang termasuk 2 anggota Linmas yang mendapatkan honorariumnya. Sekarang hanya 7 orang saja yang dapat honorarium tersebut. Beban anggaran Pemilu seluruhnya dibebankan kepada APBN, jadi serba salah. Bagi Pemerintah Daerah akan menyikapi Inpres Nomor 2 tahun 2013 tentang Keamanan Dalam Negeri. Apabila kita mendapatkan situasi yang mengganggu keamanan dalam negeri, maka kepada daerah minta bantuan kepada TNI/Polri sesuai jenjangnya, maka ini bisa dipergunakan," kata Gubernur seraya berharap Pemilu 2014 ini dapat berjalan sesuai peraturan yang berlaku.


Kita sudah berpengalaman dalam Pemilu tahun 1999 dengan cukup banyak parpol, pada waktu itu cukup baik kenapa? kata Gubernur disebabkan angka partisipasi politik tinggi sebanyak diatas 80 persen menggunakan hak suaranya, 2009 tren partisipasi politik warga terus menurun.


"Sampai kini ada di daerah yang melaksanakan Pilkada, partisipasi warga menggunakan hak suaranya kurang dari 50 persen," kata Gubernur prihatin, yang berandai apabila Pemilu 2014  nanti hak suara rakyat berkurang dari 50 persen apakah sah Pemilu 2014 itu? sah memang sah, tapi kita khawatir legitimatenya kurang, bisa tidak diakui dunia internasional. Apalagi ada keputusan MK Pemilu 209 yang konstitusional, apakah Pemilu 2014 inkonstitusional?
Oleh karena itu, tahu 2014 ini adalah tahu yang berat bagi kita semua.


"Jadilah semuanya memiliki tanggungjawab, tidak hanya pada TNI, Polri, tapu pada kita semua, termasuk keluarga besar Satpol PP, apapun yang terjadi pada 2014, hendaknya suasana daerah kita tetap kondusif. Karena ketika ingat Jumat Kelabu 1997, itu pada putaran akhir kampanyenya, siapa menyangka akan terjadi Jumat Kelabu. Pada waktu itu kampanye diperbolehkan pawai, saat ini tidak boleh lagi. Terjadi kebakaran, kerusuhan pada Jumat Kelabu itu. Kita berharap kepada seluruh keluarga besar Satpol PP mendukung TNI, Polri untuk sama-sama mengamankan Pemilu 2014," harap Gubernur.


HUT Satpol PP ke 64 dan Satlinmas ke 52 Tahun 2014 Tingkat Kalsel diselenggarakan di Kota Rantau sejak Sabtu 8 Maret hingga Senin 10 Maret 2014, mereka melakukan perkemahan di depan Stadion Datu Muning Rantau, selain itu dilaksanakan berbagai atraksi oleh anggota Satpol PP se Kalsel, puncak acara di Lapangan Dwi Dharma Rantau dan pengarahan Gubernur di gedung Sultan Kuning Rantau. anm/sop